PEMBERONTAKAN MORO DI FILIPINA
DisusununtukmemenuhitugasmatakuliahSejarah Asia Tenggara padajurusanPendidikanSejarah
OlehKelompok 2:
Muhammad Ikram
:1506101020048
DosenPembina : Drs. Teuku Abdullah Sakti
FakultasKeguruandanIlmuPendidikan
UniversitasSyiahkuala
Banda Aceh 2016
Kata Pengantar
Segala
puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan
salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat
limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah
ini guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Tenggara.
Belakangan
ini sering kita jumpai permasalahan-permasalahan sumber sejarah Indonesia dan Timor Timur yang belum banyak diketahui masyarakat
banyak, umumnya masyarakat Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. Sehingga
pengetahuan tentang sejarah yang sebenarnya tentang Indonesia dan Timor Timur
terbatasi untuk diketahui.
Makalah
ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang sejarah negara Indonesia dan Timor Timur
maka kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai
sumber referensi, dan berita.
Semoga
makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan
pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswa/i Universitas Syiah Kuala.
Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna.
Untuk itu, kepada dosen pembimbing kami meminta masukannya demi perbaikan
pembuatan makalah kami dimasa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan
saran dari para pembaca.
Banda
Aceh, 10 November 2016
Penyusun
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang luas
dan berpulau-pulau. Sehingga banyak sejarah yang menceritakan dari mulai sejak
masa penjajahan, berdirinya negara Indonesia serta terbentuknya Indonesia yang
utuh sampai saat ini. Sejarah Indonesia juga tidak lepas dari masalah mantan
daerah kekuasaan pemerintahan Indonesia, yaitu Timor Timur. Dahulu Timor Timur
adalah provinsi ke-27 dari Indonesia. Indonesia dan Timor Timur memiliki
sejarah yang panjang dan tak pernah terpisahkan.
B. Rumusan Masalah
1.
Bagaimana
keadaan Timor Timur pada masa Penjajahan kolonialisme?
2.
Bagaimana
perjuangan masyarakat Timor Timur pada perang saudara?
3.
Bagaimana
keadaan Timor Timur setelah lepas dari NKRI?
C. Tujuan Penulisan
1.
Untuk
menyelesaikan tugas mata kuliah sejarah asia tenggara.
2.
Menambah
wawasan tentang sejarah Indonesia dan Timor Timur.
3.
Agar para
pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah Indonesia dan Timor
Timur.
BAB II
PEMBAHASAN
A. MASUKNYA PENGUASA KOLONIAL
Jauh sebelum Portugis dan Belanda masuk kewilayah ini,
pulau Timor adalah bagian dari jaringan dagang yang secara politisi berpusat di
Jawa Timur dan kemudian Celebes (Sulawesi). Jaringan ini terikat dalam suatu
jaringan komersial dengan Cina dan India. Duarte Barbosa, salah seorang
Portugis yang pertama kali mengunjungi pulau Timor, menulis tahun 1598 ‘cendana
putih di pulau itu sangat berlimpah. Orang-orang Moor di India dan Persia
memberi penilaian sangat tinggi, banyak yang telah dimanfaatkan di pulau cendana’.
Seorang antropolog Belanda , Schulte-Nordholt mengatakan bahwa peta dunia yang
digambarkan oleh Gerelamo de Verrazano tahun 1529, peta Asia Tenggara hanya
menyebut Sumatera dan pulau rempah-rempah, termasuk disini Timor.
Konsekuensinya, meskipun komoditi lain seperti madu, minyak lilin dan budak
juga diekspor dari Timor, fokus perdangangan Portugis terutama pda produksi
cendana yang berlimpah itu.
Pada awal abad ke-16, Malaka, yang terletak di pantai
barat Semenanjung Melayu, menurut sejarawan DGE Hall adalah kekuatan politik
masyarakat kalangan atas, pusat perdagangan paling komersial di kawasan Asia
Tenggara dan juga penyebaran agama Islam. Pelabuhan Malaka mengendalikan
perdangangan sepanjang rute pulau rempah-rempah di Indonesia bagian Timur menuju
ke India dan Cina. Maka dari itu Malaka adalah target utama Portugis untuk
menguasai daerah tersebut. Malaka ditaklukan pada tahun1511. Kemudian armada
Portugis bergerak kearah timur dengan membangun pabrik-pabrik di kepulauan
rempah-rempah yang kaya, dengan berpusat pada pulau-pulau tertentu seperti
Ambon dan Maluku.
Pendaratan Portugis pertama dikawasan Timor adalah di
pulau Solor. Tahun 1566 para imam Dominikan membangun sebuah benteng. Portugis
pun tiap tahun berlayar ke Timor untuk mengumpulkan cendana dan
memperdangangkan barang-barang jadi. Pada tahun 1613 Belanda bermaksud
menaklukan Solor dan penduduk di dalam benteng itu pindah ke pulau tetangga,
Larantuka. Sementara Solor terus berganti-ganti kekuasaan antara Belanda dan
Portugis.
Masa pertengahan abad ke-17 inilah yang merupakan titik
balik dalam sejarah Timor. Karena sepanjang tahun tersebut Portugis menyerang
Timor dengan kekuataan penuh. Merek bergerak langsung menyerang kerajaan barat
di Sonbai dan kerajaan pelindung mereka, Babali atau Wehale. Portugis melihat
Wehale sebagai pusat politik dan agama di Timor. Setelah Portugis
membumi-hanguskan Wehale kemudian mereka bergerak menuju Batimao.
Tahun 1633 pasukan Belanda berhasil menaklukan pasukan
Portugis di Kupang, bagian barat pulau, yang kemudian diikuti dengan pendaratan
kekuatan militer secara besar-besaran tahun 1656. Tapi tidak seperti ketika
Portuugis pertama kali menyeang, pasukan Belanda haru menghadapi perlawanan
dari raja-raja barat yang telah di persenjatai dengan perlenglkapan militer
yang memadai untuk menghadapi kemajuan militer Belanda. Akhirnya merekapun
berhasil mengenyahkan pasukan Belanda dalam suatu peperangan yang singkat.
Pasukan Belanda terdesak untuk pindah ke pulau tetangga, Pulau Roti dan ini
membuat kontrol efektif Pulau Timor ada di tangan golongan Topasse.
Topasse datang hanya dari tiga golongan : pedangang
Portugis, imam Dominikan, dan orang-orang Timor itu sendiri. Sepanjang abad ke
-17 sampai awal abad ke-18 , tiga pihak ini terus berkonflik, tapi pada
masa-masa tertentu mereka bersatu menghadapi musuh bersama yaitu Belanda, yang
terus berusaha memperluas pengaruhnya. Sementara itu Belanda sekali lagi
memperluas kekuasaan di bagian barat pulau. Pada tahun 1749 mereka mengumumkan
suatu serbuan gabungan atas wilayah yang dikuasai Belanda. Sehingga terjadi
peperangan yang sangat brutal, yang kemudian dikenal di Timor sebagai Perang
Penfui. Pasukan Belanda berhasil mematahkan perlawanan. Dan dengan bantuan
Belanda, Raa Serviao kemudian berhasil mengusir tuan-tuan Topasse dari
wilayahnya. Akhirnya dari perang Penfui adalah ditetapkannya pembagian
wilayah kekuasaan pulau Timor. Belanda
di bagian barat dan Portugis di bagian timur.
Perang Pasifik menyebabkan porak-porandanya sistem yang
telah di buat oleh Portugis di Timor Timur. Jepang menyerbu pulau itu. Ini
dikarenakan Jepang melihat pihak sekutu memanfaatkan Timor sebagai basis
terdepan pertahanan Australia. Serbuan Jepang berpengaruh terhadap sistem
kolonial maupun bagi masyarakat Timor. Sesudah serangan Jepang atas Pearl
Harbour, 400 yang tentara Belanda dan komando Australia mendarat di Dili.
Penderatan ini bertentangan dengan kehendak Gubernur Portugis. Tujuan mereka
adalah mendorong pengambialihan dari Jepang. Ini merupakan suatu hal yang
dipandang utama oleh sekutu. Akibat dari aksi tersebut, Jepang menjadi yakin bahwa
sekutu telah punya rencana untuk menggunakan Timor sebagai satu basis militer
terdepan, dan mengirimkan 20.000 tenteara untuk mengambil alih pulau itu. 400
tentara sekutu berhasil mencederai 1500 tentara Jepang, sampai akhirnya mereka
terpaksa mundur ke Australia bulanJanuari 1943.
Pada masa sesudah Perang Pasifik, kekuasaan politik Timor
Timur sebagian besar dikuasai oleh kelompok elit yang menempati posisi kuasa
baik dalam struktur kolonial maupun dalam sistem kekerabatan pribumi. Keanggotaan
golongan elit yang bekerja di bidang-bidang kolonial tersebut pada masa sesudah
perang Pasifik kemudian diperluaskan. Saat itu terjadi berbagai perubahan yang
harus dilakukan oleh penguasa kolonial karena semakin buruknya keadaan ekonomi
kolonial. Perubahan terjadi pada bidang pendidikan dan administrasi.
B. TIMOR TIMUR DAN INDONESIA
Portugis tidak bakal mau melepaskan kontrol kolonialnya,
kecuali kalau dipaksa. Portugis tidak akan melepaskan Timor lebih jauh dari apa
yang Amerika lakukan terhadap Hawaii. Perkembangan di Timor tahun 1960an
terjadi setelah semakin banyaknya gerakan kemerdekaan di Afrika yang sukses dan
semakin beratnya beban biaya pemerintahan Portugis. Oleh karena itu, Portugis
melihat perlunya restrukturisasi sistem imperial dengan cara memberi otonomi
lebih besar dari koloni. Tetapi tujuan akhirnya adalah menunda kemerdekaan
Timor Timur.
Sekitar pertengahan tahun 1960an, sangat dimungkinkan
sekali munculnya suatu kelompok sosial politik baru, yang mampu mengekspresikan
pengetahuan mereka tentang nilai pembangunan nasional dalam kerangka
nilai-nilai masyarakata pribumi. Bagaimanapun juga kemungkinan ini tergantung
pada dua faktor : pertama kemampuan pemerintah Potugis mengatur proses
dekolonisasi bertahap, dan yang kedua kemampuan kaum elit Timor mengembangkan
parta-partai politik dengan basis pendesaan yang kuat. Kalau kedua faktor ini
dapat di lalui, maka kemerdekaan politik dapat diraih. Timor Timur akan menjadi
negara berkembang yang sukses di Asia Tenggara. Akan tetapi kesuksesan ini
tidak cuma tergantung pada kekuatan di dalam Timor Timur itu sendiri, tetapi
juga dalam konteks Internasional, terutama konteks regional. Selama ini wilayah
Asia Tenggara, diabaikan oleh kolonialisme Portugis sejak kalahnya Belanda abad
ke-17. Bahkan yang lebih penting adalah negara tentangga Timor Timur yaitu
Indonesia.
Sejak selesainya perang Pasifik dan hancurnya kontrol
kolonial Belanda, Indonesia dengan segera menjadi ujung tombak keamanan wilayah
Asia Tenggara. Negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah dan tanah yang
subur. Negara berdaulat Indonesia ini menjadi pusat perhatian dunia. Tidak
heran yang paling mendukung kemerdekaan negara ini, dan paling berpengaruh
dalam negosiasi dengan Belanda adalah pemerintah Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia pertama yang berdiri sesudah tahun
1945 adalah Seokarno. Seokarno menghadapi berbagai pemberontakan di
daerah-daerah lain seperti gerakan islam di Jawa dan Sumatra, dari kelompok
Kristen di Maluku, bahkan pemberontakan di Timor Timur.
Timor Timur adalah bekas daerah jajahan Portugis
sedangkan Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Oleh sebab itu, banyaknya
persilisihan antara Indonesia dengan Timor Timur. Seperti yang dinyatakan oleh
Menteri Soebandrio: “kami tidak punya tuntutan atas Timor Portugis, ataupun
Borneo Utara dan wilayah lainnya diluar bekas jajahan Belanda”. Namun
pernyataan yang bertentangan dengan sikap diatas bukan tidak ada. Terhitung
pada awal 1950an, Mohamad Yamin seorang Menteri Kehakiman dan Pendidikan,
menyatakan bahwa “Indonesia harus memasukkan wilayah bekas Hindia Belanda,
Borneo utara dan seluruh Timor Portugis dalam wilayahnya”. Berikutnya tahun
1961. Ruslan Abdulgani, Wakil Ketua DPA, menyatakan bahwa “mata dan hati
Indonesia terarah ke Timor Portugis... tumbuhkan dalam hati kebencianmu tidak
hanya pada kolonialisme Portugis, tetapi pada seluruh kolonialisme yang masih
hidup di tanah Asia dan Afrika”.
Dibalik
pernyataan-pernyataan di atas, juga terdapat bukti mengenai tindakan yang lebih
mendukungkemerdekaan. Menurut laporan PBB 1962 tentang Timor Timur tercatat
adanya ‘Biro pembatasan Republik Timor’ di Jakarta. Sekitar bulan Mei-Juni
1963, biro tersebut menyatakan telah mendirikan sebuah pemerintahan dengan 12
menteri di Batugade, Timor Timur. Pernyataan itu meminta pengakuan dari
pemerintah negara lainnya.
Munculnya
gerakan yang disponsori Indonesia di awal tahun 60an ini tampaknya di Timor
Timur pada tahun 1959. Pada tahun itu, 14 penjabat militer Indonesia mendarat
di pantai Timor Timur dan memohon pada suaka politik ;mereka berasal dari
Sulawesi Selatan, dan terlibat dalam sebuah pemberontakan tahun 1958 menentang
pemeritahan pusat. Orang-orang Indonesia itu mulai membangun sekutu dengan
kelompok-kelompok yang menantang pemerintahan Protugis. Tujuan mereka adalah
persatuan Indonesia dengan Timor Portugis.
Pada
7 Juni 1959 sebuah pemberontakan terjadi. Serangan diarahkan ke posko-posko Portugis di Uatolari dan Uatocarabu.
Sebuah revolusi lainnya juga terjadi di Dili. Pemberontakan pun berakhir pada
tanggal 14 Juni 1958. Perkiraan orang mati berkisar antara 160 sampai 100
orang. Dalam memadamkan pemberontak tersebut, pasukan Portugis membakar
desa-desa, keluarga-keluarga di bunuh Dan sebagian besar pemimpin masyarakat
dieksekusi. Sejumlah 57 orang Timor telah di buang ke Anbola dan Mozambique.
Keterlibatan
Indonesia dalam revolusi itu beragam. Ada laporan yang mengatakan bahwa 14
pejabat Indonesia tersebut adalah agen langsung pemerintahan Indonesia yang
dikirim kan untuk mengorganisir penghapusan pemerintah kolonial. Namun secara perlahan di dalam tubuh militer dan pejabat
tinggi negara ‘masalah’ Timor kembali muncul di permukaan. Militer lebih baik
memasukkan pulau itu kewilayah Indonesia apabila kekuasaan Portugis berkembang
menjadi tidak stabil atau tidak dapat bertahan seterusnya.OPSUS berkesimpulan
bahwa kalau Timor Portugis merdeka, itu merupakan ancama bagi wilayah bagian
Timur.
C. PERANG SAUDARA
Sejak 1975 terjadi perang antara negara besar terhadap
tetangganya yang kecil. Perang ini dimulai sekitar Oktober 1975 ketika
sekelompok “sukarelawan” bersenjata masuk ke Timor Timur dari Timor Barat untuk
membantu salah satu pihak dalam “perang saudara” di sana. Penyusupan yang
kemudian terungkap dilakukan oleh satuan-satuan komando tentara Indonesia ini
disusul dengan invasi besar-besaran dari darat, laut, dan udara pada bulan
Desember. Seperempat dari seluruh rakyat Timor Timur menjadi korban perang ini,
baik karena pertempuran maupun karena kelaparan akibat sangat terganggunya
produksi bahan makanan dan hancurnya pelayanan kesehatan. Suatu jumlah yang
proporsinya terbesar dalam seluruh sejarah dunia modern.
Invasi ini dibiarkan saja oleh negara-negara besar dunia.
AS, Australia, Jepang dan beberapa negara lain seperti Inggris bahkan bisa dikatakan
membantu Indonesia dengan cara terus melanjutkan perjualan senjata. Australia
menjual pesawat-pesawat terbang bom OV-10 Bronco dan Inggris menjual pesawat HS
Hawk yang digunakan untuk membom Timor Timur dan menimbulkan korban ang sangat
besar. Australia segera mengakui Timor Timur sebagai wilayah Indonesia tidak
lama setelah invasi dan pencaplokan. Negara-negara besar lain di Majelis Umum
PBB menerukan untuk mengutuk invasi dan menyuruh penarikan segera tentara
Indonesia.
Amerika Serikat memegang peranan penting dalam perang di
Timor Timur. Invasi 7 Desember 1975 dilakukan atas restu pemerintahan Amerika
Serikat, yang merasa terancam bahwa Timor Timur yang merdeka menjadi ‘Kuba di
Asia’. Maka dari itu pemerintah AS memberikan bantuan ekonomi maupun dukungan
politik kepada rezim Soeharto. Pers Barat turut mendiamkan perang itu. Pada
awal invasi Timor Timur ada beberapa berita, tapi selanjutnya hilang. Selama
bertahun-tahun media masa menutup mata terhadap bermacam tindakan brutal
terhadap rakyat Timor Timur, yang diperparah oleh kebijakan pemerintah
Indonesia sendiri yang tidak mengizinkan media massa berkunjung ke wilayah
tersebut. Penyebab terjadina invasi tak lain dan tak bukan adalah kepentingan
ekonomi politik negara-negara besar. Maka terus berlangsunglah kemunafikan
negara-negara Barat ang terus dikritik oleh masyarakatnya sendiri.
Di Indonesia, pemerintah menyebarluaskan pandangan bahwa
Indonesia adalah pihak yang membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di
Timor Timur akibat pemerintahan Portugis. Rakyat Timor Timur kemudian bertekad
bulat untuk melakukan “intergrasi” dengan Indonesia melalui apa ang disebut
dengan “Deklarasi Balibo” pada 30 November 1975, pernyataan ini menjadikan
keresahan dan perlawanan karena adanya unsur-unsur “anti-integrasi” yang
digerakan oleh Portugis. Ada dua kubu partai yang membagi Timor Timur,
Trabalhista menginginkan “integrasi” dengan Indonesia, dan ADILTA menginginkan
“integrasi” dengan Australia. Di Timor Timur sebenarnya banyak berbagai macam
partai politik dengan pandangan tentang masa depan Timor Timur, seperti ;
FRETILIN menginginkan kemerdekaan segera, UDT menginginkan hubungan dengan
Portugis sampai suatu saat di masa depan rakyat siap untuk merdeka, dan APODETI
bersama dua partai lagi KOTA dan Partido.
Pada 28 November, FRETILIN mengumumkan kemerdekaan Timor
Timur dan pembentukan negara Republik Demokratis Timor Timur. Dua hari kemudian,
front empat partai yang sudah terdesak itu mengumumkan “Deklarasi Balibo”
menetapkan “integrasi” Timor Timur dengan Indonesia. Deklarasi ini menjadi
kenyataan setelah terjadinya serangan skala penuh oleh Indonesia pada 7
Desember 1975 dengan mengirimkan puluhan ribu orang tentara. Dimata
Internasional, Timor Timur belum melaksanakan dekolinisasi. Karena itu di PBB
status Timor Timur adalah suatu wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri.
Sedangkan rakyat Timor Timur sendiri menetukan kehendaknya, apakah mau merdeka
atau bergabungan dengan Indonesia, Australia, atau menjadi provinsi Portugal
atau pilihan lainnya.
Hingga kini, Timor Timur menjadi ajang perang. Dari
hutan-hutan satuan FALINTIL melancarkan perang gerilya melawan tentara
pendudukan. Di kota-kota kelompok kelompok bawah tanah terus melancarkan
perlawanan damai berupa demonstrasi-demonstrasi menentukan hak rakyat Timor
Timur untuk menetukan nasib sendiri yang berlaku secara Internasional. Perang
ini terus disembunyikan, di Indonesia tidak ada yang tahu bahwa di Timor Timur
tentara Indonesia sering melakukan pembantaian penduduk sipil, perkosaan
terhadap kaum perempuan, penangkapan sewenang-wenang. Bahkan Indonesia tidak
tahu berapa orang anggota ABRI Indonesia yang menjadi korban perang sejak tahun
1975. Mereka meninggal ketika menjalankan tugas negara. Sayangnya tugas itu
adalah tugas yang harus dirahasiakan kepada siapapun.
Timor Timur menjadi bagian
dari Indonesia tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 setelah gubernur jendral Timor
Portugis terakhir Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak
mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Portugal juga gagal
dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis
sebagai wilayahnya walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan
baik.
D. KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR
Tepat pada 4 September 1999 di Dili dan di PBB hasil
jajak pendapat masyarakat Timor Timur tentang pilihan untuk menerima otonomi
khusus atau berpisah dengan NKRI diumumkan. Dan akhirnya, 78,5 persen penduduk
menolak otonomi khusus dan memilih untuk memisahkan diri dari NKRI. Sejak
itulah, isu disentegrasi bangsa menjadi suatu persoalan yang tidak bisa
dinomorduakan sebab bukan tidak mungkin muncul “kecemburuan” dari daerah lain
yang merasa dirinya kaya dan mampu mengurus daerahnya sendiri memilih
memisahkan diri juga dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untunglah, kekhawatiran itu tidak terjadi pasca Timor
Timur menyatakan sikap untuk membuat negara sendiri yang kini bernama Timor
Leste. Meskipun demikian, ancaman-ancaman untuk merobohkan bangunan NKRI selalu
saja terbit ketika bangsa ini lemah dan lengah. Namun, siapakah pelaku yang
mencoba merobohkan kebhinekaan Indonesia? Permusuhan dan permainan negara-negara
yang merasa dirinya adidaya antara AS yang berkiblat pada ideologi liberalis
dan negara-negara yang beraliran komunis.
Ada benarnya, apa yang ditulis oleh wartawan Batam Pos
pada Selasa (28/8), Bung Abdul Latif dalam tulisannya di kolom opini, “DCA,
Ancam Integritas Bangsa” bahwasanya ada intervensi atau campur tangan AS
(Amerika Serikat) dalam perjanjian DCA antara Indonesia dan Singapura.
Kekhawatiran ini, menurut hemat penulis bukanlah sesuatu hal yang mengada-ada,
tetapi perlu dicermati bersama format seperti apa yang kita butuhkan untuk
menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, ada baiknya kita
belajar banyak dari sikap Timor Timur mengapa masyarakat di sana lebih memilih
berpisah daripada bergabung dan menerima otonomi khusus dari pemerintah RI.
Bergabungnya Timor Timur sebagai propinsi ke-27 di
masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan suatu cerita panjang bagi
kehidupan kesejarahan dunia global umumnya dan khususnya bagi Indonesia.
Bagaimana tidak, propinsi yang pernah dirasuki dan dikuasai Portugis itu,
sekarang telah mengingkari ‘janji’-nya sendiri. Sebuah kesepakatan untuk setia
kepada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun, dibalik bergabungnya Timor Timur itu masih
menyimpan teka-teki.yang mungkin tak terlalu sulit untuk dijawab. Mengapa
negara lain khususnya Amerika Serikat mendukung pada saat disahkan RUU tentang
integrasi Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia. Amerika adalah sebagai negara
yang mengaku dirinya negara super power atau adi daya tidak memperoleh
keuntungan materi dari disahkannya RUU itu menjadi UU. Aneh tapi nyata, segala
kesulitan-kesulitan yang dihadapi Indonesia selalu dibantu oleh negara penganut
paham liberal tersebut. Khususnya tentang loby pihak Amerika kepada
negara-negara lain untuk mengakui bahwa Timor Timur telah resmi bergabung
dengan Indonesia.
Negara-negara lain biasanya mengamini saja kalau
Amerika yang mempunyai kemauan. Akan tetapi, itu semua belum dapat menjawab
teka-teki yang penulis katakan tak sulit untuk dijawab tadi. Inti dari “belas
kasih” negeri yang sekarang dipimpin George W. Bush ini merupakan umpan empuk
yang dipergunakan untuk memberangus paham atau ideologi komunis.
Kalau Timor Leste saat itu tidak bergabung, maka
Amerika tentu akan merasa sulit untuk menyuntikkan paham-paham liberalnya,
karena saat itu paham komunis terlebih dahulu masuk daripada paham yang mereka
anut. Sementara, komunis bagi mereka adalah faktor penghambat sekaligus
penghalang bagi mereka untuk menguasai dunia, sehingga membuat mereka menyusun
kekuatan dengan pemerintah Indonesia pada saat itu untuk memberangus komunis di
Timor Timur.
Bantuan setengah hati dari Amerika itu membuat
Indonesia terbuai. Ketika paham komunis telah berhasil mereka tumpas, maka
mereka mulai lepas tangan. Sehingga, pemerintah Indonesia terhanyut dalam
kegamangan dan kekayaan propinsi-propinsi yang berpotensi besar menyumbangkan
“upetinya” ke pemerintahan pusat. Selanjutnya, Timor Timur menjadi ‘anak
adopsi’ yang tak terurus. Mereka hanya diberikan ‘uang jajan’ selebihnya
dibiarkan.
Memang secara fisik Amerika tidak sedikit pun
mempengaruhi apalagi menjajah Timor Timur untuk digali hasil kekayaannya secara
materi, tetapi intervensi yang mereka lakukan hanyalah semata-mata untuk
menolong dan mendukung Timor Timur, sehingga mereka mencari teman terdekat
untuk diajak kerjasama yaitu Indonesia. Perbuatan yang kelihatannya terpuji
menyimpan maksud terselubung yaitu terciumnya bau komunis di wilayah itu. Jadi,
dengan bergabungnya Timor Timur dengan Indonesia, Amerika berharap, ideologi
itu dapat diberangus guna mempermudah dan memuluskan paham modernisasi.
Sebagaimana yang ditulis Andi Yusran (1999: 128)
bahwasanya masalah Timor Timur sebenarnya tidak melulu masalah politik,
melainkan juga adalah persoalan hukum, persoalan yang selalu mengedepan saat
ini dan sebelumnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi status Timor Timur,
sejarah mencatat bahwa sejak awal integrasi (1975), integrasi tersebut tidak
mendapat pengakuan dari PBB, namun demikian negara-negara barat seperti Amerika
Serikat dan Australia, justru lebih awal memberikan dukungan, bahkan sejarah
juga menunjukkan kalau AS “terlibat” dalam proses tersebut.
Masih menurutnya, dukungan negara-negara barat atas
integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI itu bernuansa politik strategis,
yakni usaha membendung pelebaran sayap komunisme, karena Fretelin yang
sebelumnya telah memproklamirkan kemerdekaan atas Timor Timur secara sepihak
(Nov 1974), dianggap beraliran Marxis. Dalam konteks ini, maka wajar jika
Indonesia merasa telah di atas angin, karena telah mendapat dukungan AS dan
negara Barat lainnya, konsekuensi dari semua itu Indonesia menjadi lengah
(setengah hati?) tidak memperjuangkan status hukum atas Timor Timur, padahal
sekiranya Indonesia mengangkat isu keabsahan Timor Timur di forum PBB minimal
sebelum perang dingin berakhir (1989), besar kemungkinan AS beserta sekutu
baratnya akan menjadi negara pertama yang mengakui integrasi tersebut.
Bermula dari perang saudara di Timor Timur, Fretelin
golongam yang beraliran Marxis mendapat bantuan persenjataan. Bantuan
persenjataan yang berasal dari Portugis menjadikan mereka kelompok yang
berkuasa khususnya di daerah Dili. Pada 28 November 1975 secara sepihak
Fretelin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur dengan
Xavier do Amaral sebagai presidennya, Ramos Horta sebagai menteri luar negeri
dan Nicola Lobato sebagai perdana menteri.
Namun, proklamasi ini tidak mendapat dukungan dari
masyarakat Timor Timur sendiri. Demi mewujudkan impiannya, Fretelin kemudian
melakukan tindakan pembersihan terhadap lawan-lawan politiknya untuk menguasai
wilayah Timor Timur sehingga terjadilah perang saudara. Pada 31 Desember 31 Mei
1976 saat sidang DPR tentang masalah Timor Timur dikeluarkan petisi yang
mendesak pemerintah RI untuk secepatnya menerima dan mengesahkan integrasi
Timor Timur ke dalam negara kesatuan RI tanpa referendum. Integrasi Timor Timur
ke dalam wilayah RI diajukan secara resmi pada 29 Juni 1976. Dan seterusnya,
pemerintah mengajukan RUU integrasi Timor Timur ke wilayah RI kepada DPR RI.
DPR melalui sidang plenonya menyetujui RUU tersebut
menjadi UU Nomor. 7 Tahun 1976 pada 17 Juli 1976 dan ketentuan ini semakin kuat
setelah MPR menetapkan TAP MPR No. VI / MPR/ 1978. Walhasil, Timor Timur
menjadi Propinsi Indonesia yang ke-27. Dan propinsi yang baru lahir tersebut
memiliki 13 kabupaten yang terdiri dari beberapa kecamatan. Ketigabelas
kabupaten itu adalah Dili, Baucau, Monatuto, Lautem, Viqueque, Ainaro, Manufani,
Kovalima, Ambeno, Bobonaru, Liquisa, Ermera dan Aileu. Arnaldo dos Reis Araujo
dan Franxisco Xavier Lopez da Cruz diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi
gubernur dan wakil gubernur yang selanjutnya dilantik oleh Amir Machmud sebagai
Menteri Dalam Negeri pada 3 Agustus 1976.
Bergabungnya Timor Timur ke wilayah Indonesia bukan
berarti persoalan Timor Timur selesai begitu saja. Sementara, bagi pemerintah
RI Timor Timur telah sah bergabung wilayah Indonesia dan menganggap ancaman
disintegrasi kecil kemungkinan untuk terjadi. Kelompok-kelompok penekan yang
menentang integrasi memang tak dapat tumbuh dan berkembang di masa itu, tetapi
mereka terus bergerilya menyusun rencana dan mencari moment yang tepat untuk
bergerak meneruskan perjuangan mereka untuk lepas dari wilayah Republik
Indonesia.
Memang tokoh-tokoh sentral yang mengingkari
pengintegrasian tersebut seperti Alexander Kay Rala alias Xanana Gusmao telah
ditahan oleh pihak-pihak yang berwenang di lingkungan pengamanan pada Era Orde
Baru. Dan itu tak lepas dari peran Presiden Soeharto yang jeli melihat
aksi-aksi kritis yang mencoba memecah belah persatuan.
Di dunia internasional, Portugal yang memasuki wilayah
Timor Timur pertama kali mempersoalkan propinsi yang berlambang dasar perisai
berbentuk persegi lima tersebut. Indonesia menganggap ini bukan sesuatu yang
membahayakan dan menganggap hal ini biasa-biasa saja karena memandang masalah
Timor Timur sudah selesai dan Timor Timur telah mereka anggap sebagai anak
kandung yang paling bungsu. Selalu dimanja dan dipuja-puja. Pemerintah telah
memberikan bantuan dana bagi daerah ini sebesar 92 persen untuk tahun 1998.
Meskipun demikian, Dewan Keamanan PBB, terus
mengobok-obok bergabungnya Timor Timur ke wilayah Indonesia dan mereka belum
mengakui integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI.
Hingga pemerintahan Soeharto mengundurkan diri dari
tampuk kekuasaan. Angin disentegrasi yang semula sepoi-sepoi berhembus,
sekarang hembusannya semakin kencang. Apalagi bos CNRRT (Conselho Nacional de
Resistencia Timorese) yang merupakan tempat oposisi Fretelin bergabung setelah
disudutkan, Xanana Goemao telah dilepaskan. Rencana apik yang telah dia susun
di dalam kerangkeng semakin mudah dia lakukan bersama konco-konconya.
B. J Habibie yang menggantikan mantan presiden Soeharto
mau tidak mau turut tertimpa masalah dan beragam krisis termasuk krisis
disentegari di Timor Timur yang merupakan warisan orang yang mengajarkan
sekaligus mendiktenya untuk berpolitik itu. Habibie yang terkesan tidak tegas,
plin-plan dalam mengambil keputusan merupakan faktor keberuntungan yang
dimiliki oleh Xanana Goesmao untuk mengacaubalaukan rasa nasionalime rakyat
Timor Timur.
Xanana Goesmao yang didukung oleh negara luar seperti
Australia dan Portugal semakin menggebu-gebu untuk menyuarakan kemerdekaan.
Akan tetapi, Presiden B.J Habibie berupaya keras untuk menampal luka lama
Partai Fretelin itu. Sayangnya, manusia brilliant asal Indonesia itu tidak
mampu menutup luka secara utuh, hanya ditutup sebagian saja, sebagian lagi
dibiar terbuka.Dua opsi (pilihan alternatif) yang dia tawarkan untuk memecahkan
masalah Timor Timur yaitu pemberian otonomi khusus di dalam negara kesatuan RI
atau memisahkan diri dari Indonesia. Portugal dan PBB menyambut baik tawaran
ini. Selanjutnya, perundingan Tripartit di New York pada 5 Mei 1999 antara
Indonesia, Portugal dan PBB menghasilkan kesepakatan tentang pelaksanaan jajak
pendapat mengenai status masa depan Timor Timur atau United Nations Mission in
East Timor (UNAMET).
Jajak pendapat diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus
1999 yang diikuti oleh 451.792 orang pemilih yang dianggap penduduk Timor Timur
berdasarkan kriteria yang ditetapkan UNAMET, baik yang berada di wilayah
Indonesia maupun luar negeri. Hasil jajak pendapat diumumkan pada 4 September
1999 di Dili dan di PBB. Sejumlah 78,5 persen penduduk menolak dan 21,5 persen
menerima otonomi khusus yang ditawarkan. Dengan mempertimbangkan hal ini maka
MPR RI dalam Sidang Umum MPR pada 1999 mencabut TAP MPR No. VI/1978 dan
mengembalikan Timor Timur seperti pada 1975.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Di
mulai dari kisah visi-misi Amerika Serikat untuk memberangus komunis hingga
drama bergabungnya Timor Timur. Dengan penyelesaian masalah Timor Timur
memberikan citra positif Indonesia di forum internasional, terlepas dari citra
negatif yang datangnya dari kelompok-kelompok penekan untuk menjatuhkan mantan
Presiden Habibie dan Indonesia secara ekonomis diuntungkan, sebagaimana kata
Andi Yusran (1999: 127) dalam buku karangannya,.”Reformasi Ekonomi Politik”.
Dengan lepasnya Timor Timur setidaknnya membawa keuntungan atau kepentingan
strategis bagi Indonesia.
Pertama,
secara politik, penyelesaian sesegera mungkin secara bijaksana dan bertanggung
jawab atas masalah Timor Timur akan memberikan citra positif bagi Indonesia di
forum internasional. Kedua, secara ekonomis Timor Timur bukanlah daerah
‘basah’ penghasil devisa negara, sebaliknya Timor Timur justru telah menjadi
beban ekonomi bagi pemerintahan Indonesia, PAD sebesar 8 persen dari APBD
setidaknya mengindikasikan posisi geo-ekonomi, Timor Timur tersebut minimal
membawa konsekuensi ekonomis atas masalah Timor Timur sendiri.
Satu
hal perlu menjadi catatan bagi masyarakat Indonesia untuk mempertangguh
keintegrasian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagian besar suatu
anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai batas-batas teritorial dari negara
sebagai suatu kehidupan politik dalam mana mereka menjadi warganya dan apabila
sebagian besar anggota masyarakat tersebut bersepakat mengenai sturuktur
pemerintahan dan aturan-aturan daripada proses-proses politik yang berlaku bagi
seluruh masyarakat di atas wilayah negara tersebut. Hal ini seperti yang
dikutip Nasikun (1983) dari Liddle.
Menurut
Soleman B. Taneko, SH dalam bukunya yang berjudul, “Konsepsi Sistem Sosial dan
Sistem Sosial”, untuk mendukung hal yang penulis maksud di atas diperlukan lima
cara antara lain. Pertama, penciptaan musuh dari luar. Kedua, gaya politik para
pemimpin. Ketiga, ciri dari lembaga-lembaga politik seperti birokrasi tentara,
parpol dan badan legislatif. Keempat, ideologi nasional dan terakhir kesempatan
perluasan ekonomi. Di saat usia Indonesia yang ke-62, semoga bangsa ini tetap
utuh dan selalu jaya.
DAFTAR PUSTAKA
Tukan Peter. 2007. Rekonsiliasi yang tidak tuntas DURI
KEMERDEKAAN TIMOR TIMUR.Jakarta; Dani Jaya Abadi.
G. Taylor John.
1998. PERANG TERSEMBUNYI Sejarah Timor
Timur yang Dilupakan. Jakarta; Forum Solidaritas untuk Rakyat Timor Timur.
http://indonesiatu.blogspot.co.id/2012/08/sejarah-lepasnya-timor-timur-dari-nkri.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar